Swasembada Beras

Tahun 1984, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mencatat prestasi penting di bidang ekonomi. Untuk pertama kalinya, Indonesia mampu mencapai swasembada beras setelah sebelumnya negara kita dikenal sebagai importir beras terbesar di dunia. Indonesia dinyatakan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan.

Sadar bahwa Indonesia adalah negara agraris, Presiden Soeharto mengawali masa-masa pemerintahannya dengan bertumpu pada sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Berbagai aturan diberlakukan melalui program intensifikasi massal (inmas), bimbingan massal (bimas) untuk meningkatkan produksi pertanian. Bibit padi unggul diberikan kepada petani, teknologi tanam juga diterapkan sehingga jika secara tradisional sawah-sawah biasanya hanya menghasilkan satu kali panen dalam setahun, maka setelah revolusi itu pun diterapkan, panen padi bisa berlangsung dua hingga tiga kali dalam setahun.

Kebijakan yang ditempuh kemudian adalah menitikberatkan kepada usaha intensifikasi, dengan menaikkan produksi terutama produktivitas padi pada areal yang telah ada. Sistem pengairan diperbaiki dengan membuat irigasi ke sawah-sawah sehingga banyak sawah yang semula hanya mengandalkan air hujan, kini bisa ditanami pada musim kemarau dengan memanfaatkan sistem pengairan.

Lahan-lahan percontohan pun dibangun, dibentuk pula kelompok petani yang biasa disebut Klompencapir (yang merupakan akronim dari Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan) di setiap desa untuk mengikuti bimbingan dari para penyuluh pertanian melalui inmas dan bimas. Bukan hanya lewat tatap muka, tetapi juga disiarkan melalui radio dan televisi bahkan juga sejumlah media cetak menyediakan halaman khusus untuk koran masuk desa dengan muatan materi siaran yang khas pedesaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani. Atas prestasinya itu FAO kemudian memberi penghargaan khusus kepada Presiden Soeharto.